Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan, sebagian besar wilayah akan mengalami puncak kemarau pada Agustus. Dalam laporan itu, 17% wilayah memasuki kemarau April, 38% pada Mei, dan 27% Juni.

Untuk antisipasi karhutla di lahan gambut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Badan Restorasi Gambut siaga menjaga tinggi muka air pada lahan gambut. Gambut harus tetap basah tetap basah dengan sekat kanal, embung, sumur bor, teknologi pembasahan lain guna mencegah kekeringan dan kebakaran lahan.

Selain teknologi, pemanfaatan infrastruktur pengawasan pun perlu hingga tingkat bawah, melalui Babinsa, Babinkamtibmas, sampai kepala desa. Dampak Kebakaran Lahan dan Hutan adalah adanya asap yang ditimbulkan dapat menyebabkan penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Atas (ISPA), asma, penyakit paru obstruktif kronik, penyakit jantung serta iritasi pada mata, tenggorokan dan hidung. Kabut asap dari kebakaran hutan juga dapat mengganggu bidang transportasi, khususnya transportasi penerbangan.

Tersebarnya asap dan emisi gas karbondioksida dan gas-gas lain ke udara juga akan berdampak pada pemanasan global dan perubahan iklim. Kebakaran hutan mengakibatkan hutan menjadi gundul, sehingga tidak mampu lagi menampung cadangan air di saat musim hujan, hal ini dapat menyebabkan tanah longsor ataupun banjir. Selain itu, kebakaran hutan dan lahan juga mengakibatkan berkurangnya sumber air bersih dan bencana kekeringan, karena tidak ada lagi pohon untuk menampung cadangan air.

Terlebih di tengah pandemi Covid-19 seperti saat ini. Sangat besar biaya yang dikeluarkan jika terjadi Karhutla, sangat banyak waktu tersita dan tenaga terkuras.Sebagian besar karhutla karena ulah manusia baik sengaja maupun kelalaian.

Jaga Gambut Tetap Lembab

Untuk mengantisipasi hal itu, sejumlah persiapan dilakukan PT Kimia Tirta Utama dalam menghadapi musim kemarau, walau tidak terjadi kebakaran di lingkungan perusahaan tetapi sikap waspada selalu ditanamkan oleh perusahaan.

Dalam kesempatan kesiapan Karhutla, PT KTU menghadirkan Kapolres Siak AKBP Doddy F Sanjaya, SH SIK MIK, Kadis DLH Siak Syafrilenti dan Kabidnya Ardhayani, Kapolsek Koto Gasib Ipda Suryawan dan sejumlah tamu undangan. Administratur PT KTU, Achmad Zulkarnain didampingi Humas Azra dan Slamat Riyadi, menjelaskan penanganan karhutla dengan integrated water manajemen system.

Menurut Zulkarnain, water manajemen system yang mereka punya sudah diakui Badan Restorasi Gambut. “Kami melakukan hal ini untuk menjaga kelembaban tanah (soil moisture ), sehingga terjaga kelembabannya sepanjang tahun berada di kisaran angka 40-65 sentimeter,” jelas Zulkarnain, perusahaan juga memiliki menara pantau di lima titik yang strategis di sekitar kebun.

Disebutkan Zulkarnain, menara pantau untuk memantau potensi asap atau api yang ada di sekitar kebun PT KTU, bahkan bisa melihat ke kawasan desa sekitar perusahaan. Tidak hanya menara pantau, pihaknya juga menyiapkan drone. Drone ini digunakan untuk mengontrol area patroli udara untuk wilayah yang tidak bisa terjangkau oleh patroli darat. Dan yang tak kalah penting, menurut Zulkarnain adalah sistem sekat kanal atau over flow. Sekat kanal dibuat berdasarkan topografi. Sekat kanal dibagi menjadi lima zona.

“Hal yang terbaru, kami sudah memiliki stasiun riset untuk meneliti emisi gambut dan fakta-fakta lain tentang kelapa sawit dan gambut. Dalam hal ini kerja sama dengan IPB dan BPDPKS,” kata Zulkarnain sambil menunjukkan kegunaan sejumlah peralatan yang ada di stasiun riset dan letaknya di tengah perkebunan.Kunjungan dari BRG dan BPDPKS ke kebun PT KTU terkait penerapan water manajemen system gambut.

Komitmen perusahaan?

Berdasarkan laporan Singapore Institute of International Affairs (SIIA) Haze Outlook 2020 menyebutkan, faktor manusia salah satu hal penting dalam karhutla. Perusahaan dan komunitas jadi titik penting dalam upaya pencegahan karhutla.Apalagi dalam kondisi pandemi COVID-19 yang memberikan dampak pada perekonomian, termasuk perusahaan perkebunan yang mempertahankan pemasukannya.Laporan ini mengatakan, edukasi jadi langkah penting dalam memastikan upaya keberlanjutan tetap berjalan meski COVID-19 ini jadi halangan.Perusahaan-perusahaan besar, sebut laporan ini, yang memiliki komitmen pelestarian dan keberlanjutan harus tetap mematuhi dalam mencegah atau meminimalisir titik api dalam konsesi.

Tentunya, untuk kebaikan bersama, melakukan pendidikan dan pengenalan gambut sejak dini dengan Duta Sawit Gambut Lestari dari Siswa pelajar SMP Kiamia Tirta Utama bersinergi dengan masyarakat sekitar, yaitu MPA dan Desa Sejahtera Peduli Api. Melihat banyaknya inovasi yang dilakukan PT KTU mengantisipasi karhutla, Kapolres Siak AKBP Doddy F Sanjaya yakin akan menginspirasi perusahaan lainnya yang ada di Kabupaten Siak.

“Dengan temuan-temuan dan inovasi, saya harapkan karhutla dapat dicegah. Mengenai kelengkapan peralatan termasuk mobil pemadam memang wajib dimiliki setiap perusahaan, sebagai bentuk antisipasi,” sebut Kapolres.

Sementara Kadis DLH Syafrilenti menyebutkan apa yang dimiliki PT KTU bentuk keseriusan dan totalitas.”Saya berharap inovasi ini menginspirasi perusahaan lainnya,” harapnya.

Sebagai upaya edukasi dan pemberdayaan masyarakat untuk mencegah terjadinya Karhutla, PT KTU juga mengajak masyarakat untuk memberdayakan lahana tidur yang tidak di olah menjadi lahan produktif untuk ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat di masa pandemic seperti ini,masyarakat di ajak mengelola lahan pekarangan rumahnya untuk di tanami dengan tanaman produktif sehingga masyarakat tidak akan membuka lahan dengan cara dibakar yang berakibat fatal Karhutla. Aneka hasil tanaman Holtikultura sebagai penopang ekonomi masyarakat sudah terlihat di Desa sekitar PT Kimia Tirta Utama.(ist)

Sumber: sawitplus.co

“Kami melakukan pengecekan suhu tubuh karyawan juga menerapkan social dan physical distancing,” ungkap Suhaimi, Community Development Officer (CDO) PT KTS, dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Sabtu (30/5/2020).

Selain itu, setiap karyawan juga diwajibkan menggunakan masker dalam setiap kegiatan operasional. Di perumahan karyawan juga disediakan tempat cuci tangan agar karyawan selalu cuci tangan sebelum bekerja maupun saat akan masuk ke rumah. “Tentu kami juga terus menggalakkan perilaku hidup bersih dan sehat,” lanjutnya.

Ketentuan itu tidak hanya berlaku untuk semua karyawan. Setiap tamu yang datang pun wajib mematuhi dan menjalankan prosedur sesuai protokol penanganan Covid-19 yang telah ditetapkan perusahaan.

Ini dilakukan agar tidak terjadi penularan pada lingkungan perkebunan. “Ini adalah upaya preventif agar tidak terjadi hal yang merugikan perusahaan maupun masyarakat,” jelasnya.

Ditegaskannya juga bahwa operasional perusahaan sangat berkaitan dengan perekonomian masyarakat. Apalagi, PT KTS banyak bekerjasama dengan masyarakat dalam hal transaksi tandan buah segar (TBS) yang berasal perkebunan milik masyarakat. Oleh karena itu, perusahaan berupaya menjaga agar pabrik beroperasi agar buah dari masyarakat dapat tetap dibeli dan diolah di pabrik.

“Oleh karena itu kami berupaya agar pabrik tetap buka dengan menghindari adanya penyebaran Corona di perusahaan dan masyarkat sekitar,” tegasnya.

Upaya pencegahan juga dilakukan dengan turut aktif dalam upaya pencegahan virus Corona di masyarakat. Misalnya dengan melakukan sosialisasi Covid-19 ini kepada kader posyandu di sekitar lingkungan perusahaan. PT KTS juga melakukan penyemprotan disinfektan di tempat-tempat umum di 14 desa sekitar.

Bantuan APD diberikan kepada Posko Covid-19 di empat kecamatan. Sementara kader-kader posyandu diberikan masker dan peralatan untuk membudayakan cuci tangan.

Untuk menjaga ketahanan pangan saat pandemi, PT KTS memberikan sembako di 14 Desa sekitar perusahaan anak yatim dan dhuafa. “Walau masih zona hijau, kami selalu waspada agar tidak ada kasus Covid di perusahaan maupun warga sekitar,” pungkasnya. (gr)

Sumber: Investor.id

Komitmen Indonesia dan Italia itu ditandai penandatanganan nota kesepakatan (MoU) antara Kementerian Pertanian RI dengan Kementerian Pertanian, Pangan, dan Kehutanan Republik Italia di Roma pada 20 Januari 2020. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) berkunjung ke Roma, Italia, dalam rangka kunjungan kerja dan membidik kerja sama pertanian. Kerja sama yang diinginkan adalah budidaya, mekanisme pertanian, pengelolaan sumber daya air, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM).

SYL bersama Menteri Pertanian, Pangan, dan Kehutanan Italia Teresa Bellanova juga membahas isu bilateral terutama terkait peningkatan nilai perdagangan dan investasi bidang pertanian. Keunggulan komoditas pertanian Indonesia seperti karet, sawit, buah tropis, teh dan rempah rempah sudah tidak dirasukan lagi dan Italia bisa memanfaatkan potensinya. SYL juga mengundang investasi Italia di sektor pertanian dan peternakan di Indonesia. “Produk Indonesia sudah memenuhi standar Uni Eropa (UE) sehingga bisa masuk ke pasar Eropa,” ujar SYL dalam keterangannya.

SYL juga menegaskan bahwa sektor pertanian Indonesia telah menerapkan Good Agricultural Practices (GAP) dan dikelola dengan berkelanjutan. Kedua menteri jula membahas ekspor sawit Indonesia, perlu diketahui produk sawit digunakan dalam industri makanan dan sebagai bahan biodiesel di Italia. Menurut data, ekspor sawit Indonesia ke Italia mencapai US$ 570 juta atau 29% dari total ekspor Indonesia ke Italia. Menteri Bellanova mengatakan pihaknya menerima penjelasan bahwa perkebunan sawit berperan dalam membuka lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan.

Duta Besar Indonesia untuk Italia Esti Andayani menuturkan, penandatanganan MoU akan semakin memperkuat hubungan kedua negara dan dapat mendorong pembangunan sektor pertanian Indonesia. MoU tersebut akan mempermudah pelaksanaan dan pertukaran informasi pertanian, pelatihan untuk peningkatan kapasitas serta penyelenggaraan joint research. Indonesia da Italia sudah menjalin hubungan bilateral sejak 1959 dan merayakan 70 tahun hubungan dipkrmatik pada 2019. Italia adalah rnitra dagang terbesar ketiga bagi Indonesia di antara negara negara UE, selama periode Januari-November 2019 nilai perdagangan kedua negara mencapai US$ 3,17 miliar.

Source: Investor Daily

Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI), Tungkot Sipayung mentakan dengan B-30, sekitar 9.6 juta kilo liter’ biodiesel sawit atau setara dengan 8.5 juta ton CPO per tahun akan terserap di dalam negeri. Akibatnya, sekitar 26 persen volume CPO Indonesia yang diekspor ke berbagai negara akan berkurang.

“Pengurangan pasokan CPO ke pasar dunia selain akibat B30, juga tahun 2020 diperkirakan terjadi pelambatan produksi CPO dunia akibat kekeringan 2018/2019 yang melanda sentra utama CPO dunia yskni Indonesia dan Malasya. Sehingga tahun 2020pasar dunia akan kekurangan CPO yang memicu harga naik,” papar Tungkot.

Lebih dari itu, menurut Tungkot momentum ini sedangditunggu olehpetani sawit yang selama satu tahun terakhir menggerutu akibat harga TBS rendah . Memasuki tahun 2020 para petani sawit akan kembali bergairah menikmati kenaikan harga TBS yang ditransmisi dari kenaikan harga CPO dunia. Bahkan tidak perlu menunggu tahun 2020, pasar sudah merespons rencana B-30 tersebut. Harga CPO domestik sudah mulai tergerek naik dari sekitar Rp 7500/ kg awal Nopember menjadi Rp 9100/kgpadamingguketiga Desember 2019. Kenaikan harga CPO ini masih berlanjut ke tahun 2020.

“Tentu saja, manfaat B30 tidak hanya mendongkrak harga TBS pada 200 kabupaten sentra sawit nasional. Manfaat B30 yang tak kalah pentingnya adalah nilai tambah yang tercipta didalam negeri diperkirakan mencapai sekitar Rp 14 trilyun,” terang Tungkot.

Bahkan, Tungkot mengatakan penghematan devisa impor solar sekitar USD 5.13 miliar juga akan kita nikmati. Hal ini menyumbang pada penyehatan dan pengurangan defisit neraca perdagangan.

Selain itu, penggantian 30 persen konsumsi solar fosil dengan biodiesel sawit akan mengurangi emisi sekitar 14.2 juta ton C02. Ini adalah bagian dari sumbangan industri sawit pada lingkungan melalui pengurangan emisi global.

Mandatori B30 tersebut juga menjadi pencapaian Indonesia yang sangat penting. Jika B30 benar benar terlaksana, Indonesia adalah negara pertama dunia yang berani melangkah ke B30. Ini prestasi kelas dunia. Hal ini juga sekaligus membuat Indonesia naik kelas menjadi top-3 produsen biodiesel dunia.

“Pencapaian yang membanggakan tersebut jangan sampai terganggu. Seluruh komponen bangsa perlu memberi dukungan maksimal. Jika B30 berhasil tahun2020, maka untuk B50 berikutnya akan lebih mudah kita raih,” papar Tungkot.

Disisi lain, menurut Tungkot, Uni Eropa (EU) akan memasang tarif impor 8-18 persen biodiesel sawit dari Indonesia mulai Januari 2020. Tarif impor berupa pungutan impor (import levy) ini oleh EU sebagai anti subsidi biodiesel sawit Indonesia, kebijakan pungutan ekspor CPO yang kemudian sebagian digunakan untuk membiayai mandatori B20 menjadi B30, fasilitas dikawasan berikat, dituding sebagai subsidi biodiesel sawit.

“Tudingan subsidi biodiesel sawit oleh EU yang demikian bukan hal yang baru. Tudingan serupa tahun 2013 juga dilakukan EU dan tidak terbukti melalui gugatan RI di WTO,” terang Tungkot.

EU saat ini sedang galau karena sikapnya yang selalu mendua. Ingin menurunkan emisi, tapi tidak mau menurunkan kesejahteraan. Ingin minyak nabati impor yang sertifikasi sustainable, minyak rapeseed sendiri tidak ada sertifikasi sustainable. Bahkan produksi CSPO (CPO yang sustainable) hanya 40 persen terserap EU. Inginmenggantifosilfuel (karena kotor) dengan biofuel, tapi takut ketahanan pangan EU terganggu ( food-fuel trade off).

“Solusi EU untuk atasi trade off tersebut adalah impor biodiesel seperti biodiesel sawit. Ini juga dipersoalkan karena kehadiran biodiesel sawit di EU mendesak biodiesel rapeseed dari EU sendiri,” tutur Tungkot.

Sementara itu, mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESM) Ignasius Jonan mengatakan Agar penggunaan biodiesel dengan baik dan tidak terjadi resistensi kepada masyarakat maka harus dilakukan kampanye secara konsisten.

Contohnya industri bio diesel dengan industri telekomunikasi. Dimana harga paket kuota data internet yang terus naik, tapi tidak ada pernah mengalami resistensi atau penolakan bila mengalami kenaikan harga.

“Jadi dalam hal ini harus ada kampanye secara konsisten dengan konten yang bagus kepada masyarakat,” saran Jonan didepan para pelaku industri biodiesel. Harapannya, menurut Jonan, penggunaan biodiesel dari mulai B10, B20, B30, B50 hingga B100 bisa berjalan secara konsisten sejalan dengan harapan Presiden RI Joko Widodo. Gmho

Source: Neraca

 Dalam data yang diolah Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), produksi minyak sawit Indonesia sampai dengan Agustus 2019 mencapai 34,70 juta ton atau sekitar 14% lebih tinggi dari produksi periode yang sama 2018. Khusus produksi Agustus 2019 naik 8,70% dibandingkan Juli 2019. Kenaikan produksi dijumpai hampir di semua sentra produsen sawit. Pada periode ini sebenarnya iklim kurang bersahabat untuk kelapa sawit, terutama karena terjadinya kekeringan di beberapa wilayah Sumatera dan Kalimantan, tetapi efek kekeringan tersebut baru akan terasa satu atau dua tahun ke depan.

Sementara itu, konsumsi domestik minyak sawit sampai Agustus 2019 mencapai 11,70 juta ton atau sekitar 44% lebih tinggi dari periode yang sama tahun lalu. Peningkatan terbesar terjadi di konsumsi domestik untuk biodiesel hingga 122%. Konsumsi domestik Agustus tahun ini sekitar 1,50 juta ton atau 5% lebih tinggi dari konsumsi Juli. Hal ini berarti permintaan domestik sudah kembali ke kondisi normal usai lebaran. Sedangkan stok minyak sawit nasional akhir Agustus diperkirakan naik menjadi 3,80 juta ton atau bertambah sekitar 100 ribu ton dari stok Juli dan ini merupakan stok tertinggi tahun ini.

Direktur Eksekutf Gapki Mukti Sardjono mengatakan, sampai Agus tus 2019, ekspor minyak sawit RI mencapai sekitar 22,70 juta ton atau 3,80% lebih tinggi dari periode sama 2018. Khusus ekspor minyak sawit Agustus justru 1% lebih rendah dari Juli, meskipun harga rata-rata CPO Agustus sekitar US$ 40-50 lebih tinggi dari Juli. Volume ekspor CPO Agustus turun 95 ribu ton yang terkompensasi kenaikan ekspor produk turunannya sebesar 90 ribu ton. Pada Agustus, ekspor biodiesel turun dari Juli, yaitu dari 187 ribu ton menjadi 162 ribu ton, tidak tercatat adanya ekspor biodiesel ke Uni Eropa (UE). “Tiongkok dan India masih merupakan tujuan ekspor utama. Khusus Agustus, kenaikan ekspor terbesar terjadi pada destinasi Tiongkok yang naik 150 ribu ton dan ke Timur Tengah naik 110 ribu ton dan ke AS yang naik 90 ribu ton. Penurunan ekspor terjadi untuk tujuan India, Bangladesh, Pakistan, dan UE,” kataMukti di Jakarta, Kamis (17/10).

Dalam kesempatan itu, Mukti menjelaskan, harga rata-rata CPO CIF Rotterdam pada Agustus mencapai US$ 541 per metrik ton dan merupakan rata-rata harga bulanan tertinggi sejak Februari 2019. Di akhir Agustus, harga masih menunjukkan tren naik, Gapki berharap harga terus naik. Indonesia sebagai produsen terbesar minyak sawit perlu memperkuat pengaruhnya dalam kesimbangan supply-demand dan pembentukkan harga. “Implementasi program pencampuran biodiesel 20% (B20) dan segera dengan B30 pasti akan meningkatkan konsumsi dalam negeri dan diharapkan akan mengerek harga. Tetapi, mengingat harga minyak sawit dan minyak bumi yang fluktuatif maka pengaturannya perlu disusun sedemikian rupa sehingga tidak membelenggu Pertamina maupun produsen biodiesel,” ungkap Mukti Sardjono.

Menurut Mukti, hal lain yang perlu dilakukan di pasar minyak sawit domestik adalah penggunaan langsung CPO untuk pembangkit PLN yang saat ini sudah dilakukan beberapa uji coba di beberapa daerah, serta peningkatan kemampuan mengendalikan stok dengan menambah kapasitas tangki di pabrik kelapa sawit (PKS). “Mengapa di PKS? Karena biaya energinya lebih murah dan dapat menjadi fasilitas pendukung tambahan di PKS ketika terjadi ledakan produksi maupun gangguan transportasi,” ujar dia.

Sementara itu, dalam rangka terus memberikan informasi perkembangan industri sawit Indonesia dan global terkini juga menganalisis tren harga minyak sawit ke depan, Gapki kembali menyelenggarakan Indonesian Palm Oil Conference (IPOC), konferensi minyak sawit terbesar dunia. Tahun ini merupakan penyelenggaraan yang ke-15 kalinya.

Source: Investor Daily

Sementara itu, tanaman-tanaman lainnya, terlihat layu. Bahkan ada yang mengering.

Begitulah kiranya gambaran dari kinerja beberapa harga komoditas agrikultur global pada kuartal IH/2019. Sama halnya dengan komoditas energi yang cenderung turun, harga komoditas pun demikian. Kembali, perang dagang antara AS dan China turut menyumbang pelemahan hargaharga komoditas ini.

Sebagai pengingat, keempat produk pertanian tersebut merupakan komoditas unggulan Indonesia. Dalam hal ini, Indonesia masuk dalam jajaran produsen terbesar komoditaskomoditas tersebut.

Kelapa sawit, misalnya, Indonesia adalah produsen utama. Sementara untuk karet, kakao, dan kopi, Indonesia tercatat sebagai salah satu produsen terbesar.

Menelisik kinerja harga keempat komoditas tersebut, berdasarkan data Bloomberg, harga kopi tercatat yang paling tertekan. Harga bahan baku produk minuman ini membukukan hasil minus 12,01%.

Kemudian disused harga karet, yang terpantau melemah 3,78% pada kuartal ketiga tahun ini.

Sementara itu, harga kakao juga melemah, dengan penurunan 3,29% sepanjang kuartal IH/2019. Namun, harga minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) menguat dengan kenaikan 2,69%.

Diawali dari kopi. Penurunan harga komoditas ini salah satunya disebabkan tingginya pasokan. Mengutip laporan Organisasi Kopi Internasional (International Coffee Organization/IC) yang dirilis pada September tahun ini, produksi kopi global pada periode 2018/2019 diperkirakan tumbuh 3,7% menjadi 168,87 kantong (satu kantong setara 60 kilogram atau 130 pon).

Sementara itu, konsumsi mencapai 164,82 atau tumbuh 2,1% dibandingkan dengan periode sebelumnya. Alhasil terdapat surplus 4,05 juta kantong kopi global saat ini. Surplus inilah yang telah menyebabkan harga kopi terus melemah pada tahun ini.

Untuk karet, pelemahan harga terjadi karena dampak perang dagang yang menyebabkan permintaan berbagai komoditas dunia menurun, termasuk karet. Terlebih, China adalah importir karet alam terbesar di dunia.

Harga karet pun semakin terpuruk, setelah China baru-baru ini menunda pembelian karet di pasar fisik, sehingga mendorong harga komoditas ini menyentuh level terendah dalam 12 bulan terakhir.

Gu Jiong, analis di broker Yutaka Shoji, Tokyo, mengatakan bahwa pasar karet sedang melemah, setelah China menunda perdagangan fisik karet. Hal tersebut berdampak pada pengiriman karet hingga akhir tahun ini.

Thailand merupakan produsen utama karet dunia. Berdasarkan laporan Thailand Board of Investmen, produksi karet Negeri Gajah Putih menyumbang hampir 36% dari keseluruhan produksi karet dunia pada 2017.

Jiong menambahkan kemerosotan harga bisa memicu minat beli dari para pedagang dan produsen ban, terutama dengan perdagangan berjangka di bawah fisik.

Sementara itu, pelemahan kakao diperkirakan karena prospek panen cerah di Afrika Barat. Sebagai informasi dua negara di Afrika Barat, yaitu Pantai Gading dan Ghana merupakan produsen teratas kakao global. Setelah kedua negara itu, barulah Indonesia.

Faktor lain yang ikut melemahkan harga kakao adalah pound sterling. Sebagai mata uang transaksi kakao, penguatan pound cenderung mendukung harga bahan baku cokelat ini menguat. Sebaliknya pelemahan pound berarti penurunan harga kakao.

Untuk saat ini, pound cenderung melemah lantaran persoalan Brexit.

Adapun, perang dagang AS dan China diyakini tidak berpengaruh banyak terhadap pelemahan harga kakao, karena sisi permintaan diperkirakan masih tinggi.

MINYAK SAWIT

Adapun, saat komoditas lain memerah, harga CPO justru menuai kenaikan. Sepanjang kuartal IH/2019, ada sejumlah momentum yang memicu harga sawit untuk menguat.

Satu di antaranya adalah harga minyak mentah yang naik tinggi. Pada bulan lalu, harga minyak mentah melesat mendekati kenaikan harian 20%, karena insiden serangan pesawat tanpa awak di fasilitas minyak Arab Saudi.

Setelah kejadian itu, harga CPO sempat menyentuh level 2.279 ringgit per ton, tertinggi sejak Mei 2019.

Seperti diketahui, harga minyak bumi yang lebih kuat membuat kelapa sawit lebih menarik untuk dicampur menjadi biofuel.

Pemilik Palm Oil Analytics di Singapura Sathia Varqa mengatakan, kenaikan harga sawit adalah efek dari lonjakan harga minyak mentah dan minyak kedelai pada pertengahan September.

“Namun, fudamental sawit lebih lemah karena perlambatan ekspor dan ekspektasi kenaikan produksi,” katanya dilansir dari Bloomberg, pertengahan bulan lalu.

Source: Bisnis Indonesia

Juhardi (35) kini bisa melangkah ringan. Ia dan 115 anggota Kelompok Tani Sido Mulyo berhasil lepas dari jerat tengkulak. Setiap membutuhkan pinjaman uang, mereka tak lagi pusing. Tinggal mampir ke Koperasi Unit Desa (KUD) Karya Mukti di Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo, Jambi, pencairan pinjaman pun cepat.

Dalam enam tahun, kehidupannya yang dulu terjerat utang, kini berbalik. Juhardi sukses membangun usaha jasa angkut hasil panen sawit. Belakangan, ia pun merintis usaha penyaluran pupuk. ”Mau membangun usaha apa saja, saya tak pusing lagi memikirkan dari mana modalnya. Cukup ke koperasi,” kata Juhardi, Sabtu (6/7/2019).

KUD Karya Mukti bagaikan bisnis serba ada. Berbagai kebutuhan terpenuhi. Beragam unit usaha tumbuh pesat. Ada minimarket, usaha fotokopi dan penjualan alat tulis kantor, sablon, toko bangunan, penjualan bibit sawit, pabrik pupuk organik, usaha isi ulang air minum, serta jasa penginapan.

Karya Mukti tumbuh pesat di tengah keraguan khalayak pada peran koperasi. Sejak 1986, dibentuk banyak koperasi di wilayah itu, bersamaan datangnya transmigran. Namun, hampir tak satu pun berkembang sesuai dengan harapan. KUD Karya Mukti pun sempat mati suri selama enam tahun.

Sepuluh tahun kemudian, pemerintah menggulirkan program Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA), melibatkan peran petani plasma dan perusahaan perkebunan sawit. Dengan harapan hidup lagi, 13 koperasi digabung.

Selanjutnya, KUD Karya Mukti ditunjuk menjalankan dan menyelesaikan proses kredit kebun plasma bagi 5.000 petani setempat, anggota 13 koperasi tersebut.

Proses penyelesaian kredit tentulah memakan waktu tak sebentar. Barulah tahun 2011 penyelesaian kredit seluruh kebun plasma petani tuntas.

Pengembangan usaha

Selesai dengan urusan kredit sawit, Riswanto (49), yang ditunjuk memimpin koperasi, mulai memikirkan pengembangan usaha. Ia merangkul anak-anak muda. Awalnya, mereka diberdayakan membangun usaha jasa pembayaran listrik daring. Usaha itu ternyata diminati. Selanjutnya, mereka membuka toko serba ada dan penjualan pupuk. Usaha itu pun berjalan lancar.

Dari sanalah ide-ide membangun sejumlah unit usaha baru terus mengalir. Sejak 2011, dibentuk 18 unit usaha. Semuanya tumbuh pesat. Selain usaha produksi, pemasaran, dan jasa layanan, berkembang pula layanan keuangan. Ada simpanse alias simpanan untuk anak sekolah, ada pula tabungan anggota koperasi(tabakop).

Tak disangka, perputaran uang bergerak cepat seiring melesatnya roda ekonomi desa. Omzet koperasi rata-rata di atas Rp 100 miliar per tahun! Manajer Unit Simpan Pinjam KUD Karya Mukti, Wahid Mizudin (30), menyebut transaksi simpan-pinjam sekitar Rp 100 juta per hari. Adapun nilai tabungan masyarakat yang ditampung di koperasi Rp 11 miliar. Itu menyiratkan kesejahteraan yang bertumbuh.

Bertambahnya unit usaha menyerap lebih banyak tenaga kerja. Saat ini, 45 anak muda berusia 20-35 tahun menggerakkan unit-unit usaha. Mereka datang dari berbagai latar belakang pendidikan, setingkat SMA hingga kuliah. ”Sekarang ini sudah mengantre 80-an anak muda ingin bekerja di koperasi,” kata Riswanto.

Mengetahui besarnya minat itu, pengurus koperasi berencana membangun unit usaha terbaru. Masih dirintis usaha jahit dan bordir, kuliner, serta apotek. Bulan Agustus, 15 pemuda desa yang mendaftar akan mengikuti pelatihan menjahit dan bordir. Seusai pelatihan, barulah mereka terjun membangun usaha itu.

Sumber daya manusia

Riswanto menyadari, setiap usaha memerlukan sumber daya manusia. Oleh karena itu, 10 persen dana sisa hasil usaha koperasi dialokasikan sebagai investasi membantu pendidikan anggota ataupun keluarganya. Sejumlah pakar kerap didatangkan melatih keterampilan atau manajemen. Tak jarang, pengurus koperasi dikirim belajar ke luar daerah.

Dunia usaha juga dilibatkan. Salah satu anak usaha PT Astra Agro Lestari, yang membangun perkebunan plasma di wilayah itu, beberapa kali mendatangkan ahli. Petani anggota koperasi ditingkatkan kemampuan budidayanya.

Bergeraknya roda ekonomi, secara perlahan meredupkan kehadiran tengkulak. Berutang ke koperasi jauh lebih mudah dan ringan. Peran nyata koperasi itu pun menarik perhatian dunia. Koperasi tersebut menerima penghargaan sebagai Koperasi Berprestasi tahun 2013 dan 2016. Tahun ini, memperingati Hari Koperasi, KUD Karya Mukti kembali menerima penghargaan serupa.

Riswanto membuka kunci sukses koperasi yang tak lepas dari dua hal: kebersamaan dan keterbukaan kepada semua anggota. Jika keduanya diterapkan, ribuan koperasi di negeri ini akan hidup dan berkembang. Tak tenggelam seperti sekarang. ”Fondasi koperasi pasti kuat,” ujarnya. (Irma Tambunan)

Source : Kompas

Dikatakan Ketua Umum Ikatan Ahli Biofuel Indonesia (IKABI), Prof Tatang H Soerawidjaja, Indonesia kini adalah penghasil minyak lemak nabati terbesar di dunia. Terbukti pada 2018 lalu produksi minyak sawin mentah (CPO) Indonesia telah mencapai 46 juta ton, dan sekitar 3 juta ton minyak inti sawit mentah (CPKO) atau ekuivalen dengan 700 sampai 750 ribu barrel/hari bahan bakar minyak.

“Indonesia adalah penghasil biohidrokarbon (hidrokarbon terbarukan) paling besar di dunia,” kata Tatang dalam Kuliah Umum yang diadakan Masyarakat Perkelapasawitan Indonesia (MAKSI), yang dihadiri InfoSAWIT, Rabu (10/4/2019) di Bogor.

Tatang bahkan menggambarkan dengan membangun energi berasal dari biodiesel sawit maka Indonesia bakal bisa menghemat devisa, misalnya saja pada 2025 sebanyak 360 ribu barrel /hari BBM atau setara minyak sawit 30% dari impor dapat diganti dengan subtitusi dengan 360 ribu barrel/hari bahan bakar nabati (BBN) (biohidrokarbon + biodiesel) dari minyak sawit maka akan ada penghematan devisa sebesar US$ 25,2 juta/hari atau US$ 9,2 miliar/tahun.

Lantas cukupkan bahan bakunya? Kata Prof Tatang, mengungkapkan, penggantian 30% minyak mentah dan BBM impor pada 2025 paling tidak membutuhkan sekitar 50% dari produksi minyak sawit saat ini.

Sebab itu muncul kekhawatiran akan mengganggu pasokan minyak sawit untuk pangan, hanya saja kata Prof Tatang, dalam pemenuhan pasokan minyak nabati untuk bioenergi tidak perlu dilakukan pemisahan antara untuk pangan dan energi, tetapi bisa dilakukan secara dinamis, apalagi produksi minyak sawit nasional setiap tahun terus meningkat.

Tanpa pemisahan pasokan bisa mencontoh yang dilakukan Brazil dengan produksi gula dan etanolnya, atau Amerika Serikat dengan Jagung dan biodieselnya. “Sehingga sekaligus bisa menjadi salah satu penyeimbang pasokan dikala harga komoditas mengalami penurunan harga,” tandas dia.

Surat keberatan itu diteken oleh Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Mahathir Mohamad. Indonesia dan Malaysia mempertanyakan pernyataan Komisi Eropa bahwa minyak sawit yang diproduksi dari dua negara tersebut tidak masuk sumber biofuel yang diproduksi secara lestari dan tidak memenuhi ketentuan Renewable Energy Directive (RED) II yang ditetapkan UE.

Di sisi lain, minyak kedelai dari sumber-sumber tertentu dinyatakan berisiko rendah, meskipun riset oleh UE sendiri menyimpulkan bahwa minyak kedelai berdampak pada deforestasi yang jauh lebih luas daripada minyak sawit.

Tidak hanya mengecam keputusan Komisi Eropa tersebut, Pemerintah Indonesia juga mengutus delegasi yang dipimpin Menko Perekonomian Darmin Nasution ke Brussels, Belgia pada 8-9 April 2019. Delegasi Indonesia ini merupakan bagian dari misi bersama (joint mission) negara-negara produsen sawit yang tergabung dalam Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC).

Tujuan utama joint mission ini untuk menyampaikan kekecewaan pemerintah RI dan dua produsen sawit lainnya, Malaysia dan Kolombia, serta melawan regulasi turunan (Delegated Act) dari kebijakan RED II yang telah diadopsi oleh Komisi Eropa pada 13 Maret 2019.

Dalam putusannya, Komisi Eropa menyimpulkan bahwa sekitar 45% dari ekspansi perkebunan kelapa sawit sejak 2008 telah menyebabkan terjadinya kerusakan hutan, lahan basah atau lahan gambut, dan pelepasan gas rumah kaca (GRK). Penggunaan bahan baku biofuel yang lebih berbahaya akan dihentikan secara bertahap mulai tahun 2019 hingga 2023 dan dikurangi menjadi nol pada 2030.

Selama dua hari berada di Brussels, para anggota delegasi dijadwalkan melakukan pertemuan dengan Komisi Eropa, Parlemen Eropa, dan Dewan Eropa, serta berbagai stakeholder yang terlibat dalam rantai pasok industri sawit di Benua Biru. Dalam pernyataan sikapnya, CPOPC menyuarakan keberatan atas diskriminasi terhadap produk kelapa sawit di Uni Eropa.

CPOPC menentang Delegated Act karena mengklasifikasikan minyak sawit sebagai sumber energi yang tidak berkelanjutan dan termasuk dalam kategori indirect land use change (ILUC) yang berisiko tinggi.

CPOPC berpendapat, Uni Eropa menggunakan Delegated Act untuk menghapus serta memberlakukan larangan impor minyak sawit ke dalam sektor energi terbarukan yang diamanatkan dan mempromosikan minyak nabati lain yang berasal dari Uni Eropa. CPOPC juga menilai klaim bahwa kebijakan ini didasarkan oleh kajian ilmiah dan berbasis lingkungan dianggap mengada-ada.

Alasannya, Uni Eropa tidak melarang penggunaan kedelai yang berdasarkan penelitian internal merupakan salah satu komoditas yang bertanggung jawab terhadap deforestasi. Karena itu, CPOPC menduga keputusan itu dipengaruhi oleh kebijakan proteksionisme sebagai bagian dari kebijakan politik dan ekonomi Uni Eropa daripada sekadar murni berdasarkan kajian ilmiah atau berbasis lingkungan semata.

CPOPC menyimpulkan kebijakan ini sebagai strategi ekonomi dan politik yang matang demi menyingkirkan minyak sawit dari pasar Uni Eropa. Sawit dan produk turunannya menjadi komoditas ekspor andalan dan penyumbang devisa terbesar bagi Indonesia.

Tahun lalu, produk minyak sawit memberikan sumbangan devisa sekitar US$ 20,54 miliar. Uni Eropa –yang berjumlah 28 negara– merupakan pasar minyak sawit terbesar kedua setelah India, yakni mencapai 4,78 juta ton atau 14,93% dari total ekspor sawit nasional. Sedangkan ekspor minyak sawit ke India mencapai 6,71 juta ton (20,97%).

Peran industri sawit sangat signifikan dalam menurunkan angka kemiskinan, juga dalam penyerapan tenaga kerja. Sawit menjadi sumber mata pencaharian bagi 20 juta orang Indonesia. Mengingat pentingnya industri sawit bagi perekonomian nasional, pemerintah Indonesia akan melawan siapa pun yang menghambat perkembangan industri sawit.

Mengirimkan delegasi untuk melobi Uni Eropa sebagai langkah tepat. Langkah-langkah diplomasi atau pendekatan sawit sangat penting dilakukan agar Indonesia tidak kehilangan pangsa pasar ekspor sawit dan produk lainnya.

Kita berharap narasi dan argumentasi pembelaan yang disampaikan delegasi Indonesia bisa diterima Parlemen Eropa sebelum mereka bersidang. Terhitung sejak 13 Maret lalu, Parlemen Eropa memiliki waktu dua bulan untuk memutuskan apakah akan menerima, menolak atau tidak berpendapat terhadap keputusan Komisi Eropa. Namun, jika melihat komposisi anggota Parlemen Eropa yang mayoritas menentang minyak sawit sebagai bahan baku biofuel, sepertinya keputusan Parlemen Eropa akan condong merugikan Indonesia.

Pemerintah Indonesia akan habis-habisan membela industri sawit nasional. Mengutus delegasi ke markas Uni Eropa di Brussels merupakan upaya lanjutan setelah sebelumnya pemerintah Indonesia mengeluarkan 10 poin sikap atas langkah diskriminatif UE terhadap komoditas minyak sawit. Pemerintah juga telah menggandeng dunia usaha asal Eropa melalui pertemuan dengan International Chamber of Commerce & European Union MNCs di Kementerian Luar Negeri pada 20 Maret lalu.

Tidak hanya melalui jalur diplomasi dan forum pertemuan, pemerintah Indonesia pun membuka semua opsi untuk membela industri sawit nasional, termasuk opsi mengambil tindakan balasan (retaliasi). Pemerintah tengah mengkaji langkah untuk melakukan boikot terhadap beberapa produk Eropa sebagai pembalasan kepada Uni Eropa jika melarang produk sawit Indonesia. (*)

Sebanyak 502 sertifikat tersebut meliputi luas total areal areal 4.115.434 Ha, dengan tanaman menghasilkan seluas 2.765.569 Ha, total produksi TBS 52.209.749 ton/tahun dan CPO 11.567.779 ton/tahun, serta produktivitas 18,81 ton/ha dan Rendemen rata-rata 22,23%.

Kepala Sekretariat Komisi ISPO R. Azis Hidayat dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (28/3/2019), menyebutkan bahwa 502 sertifikat ISPO tersebut termasuk yang diserahkan tanggal 27 Maret 2019. Yakni sebanyak 45 yang terdiri dari 43 Perusahaan Perkebunan dan 2 Koperasi Swadaya, dengan luas areal 287.196 Ha, tanaman menghasilkan seluas 215.463 Ha, produksi TBS 2.987.522 ton/tahun dan produksi CPO 550.920 ton/tahun.

Pada kesempatan ini, Komisi ISPO juga telah memberikan pengakuan terhadap 2 Lembaga Pelatihan ISPO yaitu Mutu Institut- PT. Forestcitra Sejahtera dan PT. Sinergi Satya Santosa.

Hal ini menunjukkan implementasi percepatan sertifikasi ISPO telah menunjukkan hasil yang signifikan dan telah sejalan dengan Arah 2 Kebijakan Direktur Jenderal Perkebunan- Kementerian Pertanian yang juga Ketua Komisi ISPO, yaitu Percepatan Sertifikasi ISPO, dengan berbagai upaya antara lain: Meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha perkebunan untuk sertifikasi ISPO; Pemberdayaan Pekebun untuk persiapan penerapan ISPO; Meningkatkan koordinasi dengan K/L terkait, Pemerintah Provinsi/Kabupaten, dan BPDP KS; Bekerjasama dengan Gapki untuk Capacity Building berupa Workshop ISPO/ Coaching Clinic ISPO pada Cabang-cabang Gapki di daerah; Koordinasi dengan Lembaga Sertifikasi secara intensif; dan Kerjasama dengan Lembaga Internasional, maupun LSM/ CSO dengan tujuan pemberdayaan pekebun, pengkajian, dan promosi.

Selain itu, pada awal bulan Desember 2018 yang lalu, juga telah ditandatangani MoU antara Direktorat Jenderal- Kementerian Pertanian selaku Scheme Owner ISPO dengan Badan Standarisasi Nasional (BSN) untuk pelaksanaan kerjasama dalam Pengem bangan Sistem Sertifikasi ISPO, saat ini Tim Pengembangan telah mula menyusun Draft.

Partisipasi semakin baik

Sejak ISPO diimplementasikan pada bulan Maret tahun 2011, hingga hari ini ada 722 pelaku usaha yang telah berpartisipasi memenuhi Permentan no.11 thn 2015 tentang Sistem Sertifikasi ISPO, terdiri dari 707 perusahaan, 11 KUD/KSU Kebun Plasma,1 Bumdes, dan 3 Koperasi/Asosiasi Kebun.  

Jumlah Laporan Hasil Audit (LHA) yang diterima Sekretariat Komisi ISPO sampai dengan 25 Maret 2019 sebanyak 606 Laporan. LHA tersebut sudah diverifikasi Tim Sekretariat Komisi ISPO sebanyak 569 LHA ( 93,90 % dr 606), sedang diverifikasi Tim Set. Komisi ISPO 14 LHA (2,30 % dr 606), Belum verifikasi Tim Set. Komisi ISPO (2019) 23 LHA (3,80 % dr 606).

Hingga 27 Maret 2019, telah terbit 502 Sertifikasi ISPO (88,20 % dr 569 LHA), kemudian masih ada SPKD yang belum ditanggapi Lembaga Sertifikasi 7 LPA ( 1,30 % dr 569), serta masih ada yang ditunda karena belum comply 60 LPA ( 10,50 % dr 569).

Ditunda, karena masih ada permasalahan, antara lain : Hak Tanah masih SKT, Perpanjangan HGU belum terbit, Izin Pelepasan Kawasan Hutan belum terbit, Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat 20% belum terealisasi, Sengketa Lahan belum tuntas, Kebun Pemasok belum ISPO, Perubahan IUP belum terbit, Izin Pembuangan & Pengangkutan LB3, Izin Pemanfaatan Limbah Cair masih proses, serta Upah Pekerja tidak sesuai ketentuan.

Permasalahan perlu diperhatikan

Terkait realisasi sertifikasi ISPO bagi pekebun yang masih rendah, Azis Hidayat mengatakan hal itu disebabkan beberapa masalah utama, antara lain: aspek legalitas/kepemilikan lahan yang sebagian besar berupa Surat Keterangan Tanah (SKT), sebagian areal terindikasi masuk kawasan hutan, pengurusan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB), keengganan membentuk koperasi pekebun, dan masalah pendanaan ( pra kondisi dan biaya audit).

Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Perkebunan/ Komisi ISPO berupaya untuk meyakinkan semua pihak ( Kementerian dan Lembaga terkait) agar lebih meningkatkan komitmen untuk bersama-sama mendukung kebijakan percepatan Sertifikasi ISPO dan melaksanakan Instruksi Presiden No. 8 tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit.

Selain hal tersebut, Komisi ISPO juga mengusulkan agar biaya pra kondisi dan audit ISPO untuk Pekebun dapat difasilitasi bantuan dana dari Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Alokasi dana dari BPDPKS itu diharapkan dapat membantu untuk  menyelesaikan persoalan-persoalan kelapa sawit pekebun, mulai dari pelatihan, pendampingan saat pra kondisi, pembentukan kelembagaan, hingga proses mendapatkan Sertifikat ISPO dan bermitra dengan perusahaan besar. (gor)

”Konstitusi yang berlaku perlu diidentifikasi untuk menentukan strategi,” kata Staf Khusus Menteri Luar Negeri untuk Penguatan Program-program Prioritas Peter F Gontha dalam seminar pengembangan industri kelapa sawit yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Jakarta, Rabu (27/3/2019).

Identifikasi itu berguna untuk mencari benang merah antara nilai-nilai yang ada di konstitusi dan alasan untuk mempertahankan minyak kelapa sawit mentah (CPO). Peter mencontohkan, konstitusi UE sarat dengan pengentasan rakyat dari kemiskinan dan hak asasi manusia (HAM).

Dengan nilai itu, seharusnya CPO dapat diterima di pasar UE karena kesejahteraan 19,5 juta penduduk Indonesia bergantung pada industri kelapa sawit. Hadir sebagai narasumber seminar antara lain Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono, Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Dono Boestami, dan anggota Dewan Pers Agus Sudibyo.

Menurut Luhut, sektor perkebunan dan industri sawit selama ini berkontribusi besar bagi upaya menanggulangi kemiskinan, selain program dana desa. Penanggulangan kemiskinan dan ketahanan pangan sudah menjadi tujuan pembangunan berkelanjutan PBB.

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia membawa dinamika terkait kelapa sawit di UE ke WTO. Pada 13 Maret 2019, Komisi Eropa, organ eksekutif UE, mengeluarkan aturan pelaksanaan (delegated acf) dari kebijakan Arahan Energi Terbarukan II (Renewable Energy Directive/RED II). Di dokumen itu, perkebunan sawit dinilai telah menyebabkan deforestasi besar-besaran secara global. Oleh karena itu, UE berencana menghapus secara bertahap pemakaian biofuel berbasis CPO hingga 0 persen tahun 2030.

Joko berpendapat, UE memiliki pemahaman hutan dan deforestasi yang sangat berbeda dengan Indonesia sehingga tidak ada titik temu. UE memahami deforestasi sebagai perubahan dari area tutupan pepohonan menjadi area bukan tutupan pepohonan.

”Di Indonesia, pemahaman hutan lebih pada status kawasan,” katanya.

Luhut menambahkan, pemerintah tengah menginventarisasi barang-barang yang diimpor dari negara-negara UE terkait rencana retaliasi atau tindakan balasan. Strategi taktis yang berupa keputusan pemerintah ‘masih menunggu pembahasan di Parlemen UE. Jika Parlemen UE setuju, Pemerintah Indonesia akan langsung bertindak. Menurut Agus, pers harus tetap kritis terhadap industri sawit. Namun, aspek lain harus dipertimbangkan dalam pemberitaan, yakni kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat. (FER/CAS/JUD)

Mulai dari adanya pembangunan infastruktur yang sebenarnya merupakan pendukung hingga meningkatnya perekonomian masyarakat yang juga turut membuka usaha perkebunan kelapa sawit secara pribadi.

Seperti yang diungkapkan oleh Amir Hamzah (68 tahun) warga Jalan GM Arsyad Gang Walut, Kelurahan Baru, Pangkalan Bun yang merupakan Ketua Kelompok Tani Umpang Sejahtera.

Ia menceritakan sebelum mengikuti program Income Generating Activity (IGA) dari PT Gunung Sejahtera Dua Indah (GSDI) sekitar tahun 2007, ia peladang berpindah dengan penghasilan pas-pasan.

“Namun sekitar tahun 2007, saya ditawarkan untuk mengikuti program kemitraan yang dikenal dengan program IGA. Itulah yang menjadi cikal bakal saya turut bercocok tanam kelapa sawit,” jelasnya.

Menurutnya, setelah ia menggeluti  usaha dibidang perkebunan kelapa sawit, lambat laun membawa perubahan ynag positif dari segi perekonomian.

“Alhamdulillah tahun 2016 lalu saya dan isteri berhasil menunaikan ibadah haji. Kemudian anak saya juga bisa melanjutkan pendidikan kejenjang universitas,” ujarnya.

Walau demikian, lanjutnya, kesuksesan bercocok tanam kelapa sawit juga tidak serta merta didapatkannya secara instan.

“Agar mendapatkan hasil maksimal, tentunya  kita harus merawat kebun sawit secara telaten. Selain itu kita juga dituntut kesabaran dan kehati-hatian menata keuangan, terutama saat harga sawit sempat anjlok selama beberapa bulan yang pernah terjadi beberapa waktu lalu,” jelas Amir.

Lain lagi pengalaman yang dijalani olehPuguh Handoko (40 tahun)  Ketua Kelompok Tani Mulya Desa Sidomulyo Kecamatan Pangkalan Banteng. Warga transmigrasi yang ikut orang tuanya mengadu nasib di Kabupaten Kobar sekitar tahun 1986 ini, menceritakan pengalamannya dalam hal bercocok tanam kelapa sawit.

“Dulu orang tua saya bercocok tanam karet . Namun lama kelamaan tanaman karet milik saya terkena penyakit jamur akhirnya produksi getah karet semakin berkurang. Ditambah lagi kami tidak memiliki dana cukup untuk melakukan replanting atau peremajaan tanaman karet yang sudah tidak produktif lantaran berusia sekitar 25 tahun  jelas Puguh.

Untunglah, lanjut Puguh , sekitar tahun 2014 ia dan beberapa rekannya mendapat bantuan kemitraan IGA dari PT GSDI.

“Bila dibandingkan saat kami masih menanam karet dibandingkan dengan menanam sawit , kami rasa sawit lebih menguntungkan secara ekonomi. Alasannya kami mendapatkan banyak pilihan untuk menjual buah sawit keberbagai pabrik , lantaran keberadaanya lumayan banyak di Kabupaten Kobar. Nah sedangkan pabrik pengolah karet tidak ada disini. Jadi kami harus mengeluarkan biaya lebih untuk menjual ke daerah lain,” jelas Puguh.

Ia mengakui, awalnya banyak rekan-rekannya masih enggan mengikuti langkahnya untuk menanam sawit.

“Tetapi saat tanaman karet mereka terkena wabah penyakit jamur dan akhirnya tanaman tersebut mati, barulah mereka memcoba untuk menanam sawit.  Ditambah lagi bantuan kemitraan IGA dari  PT GSDI yang turut membantu penamanab sekitar 47 hektar kebun sawit masyarakat, beban mereka untuk bercocok tanam sawit menjadi lebih ringan,” jelas Puguh.

Selain itu dengan bercocok tanam sawit, lanjut Puguh, masyarakat mempunyai kesempatan untuk bekerja dalam bidang usaha lain.

“Lantaran  dalam sebulan, kami hanya dua kali bekerja dengan ekstra yaitu saat panen. Sedangkan saat bercocok tanam karet, kami harus setiap hari bekerja guna menyadap getah karet tersebut. Sehingga saat menanam sawit, banyak masyarakat yang mengisi waktu disela panen sawit dengan berdagang atau berkebun palawija. Hasilnya lumayan untuk tambahan pendapatan keluarga,” jelas Puguh.

Saat ditanyakan apa yang didapatkannya dari hasil berkebun sawit, dengan mata berbinar Puguh memberikan jawabannya. “Saat ini tingkat perekonomian kami dan beberapa rekan yang berkebun sawit menjadi lebih meningkat. Selain itu saya juga berhasil mengantarkan anak saya untuk berkuliah di Instiper Yogyakarta,” pungkasnya. *

Ketua Dewan Pengawas Gapperindo Gamal Nasir mengatakan, pemutihan lahan sawit rakyat sekaligus memberikan kepastian atau legalitas atas lahan-lahan perkebunan milik petani sawit. “Kalau memang lahan petaninya bebaskan saja, putihkan, ini untuk kepastian status dan legalitas lahan petani. Pemutihan kebun petani yang katanya masuk ke kawasan hutan itu perlu dilakukan, itu usul kami, mereka kan sudah lama disitu,” kata Gamal di Jakarta, kemarin.

Senada dengan itu, Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Alpian Arahman mengatakan, masalah legalitas lahan petani hingga saat masih menjadi momok. Untuk itu, Apkasindo akan berkoordinasi dengan pemerintah. Legalitas lahan menjadi bagian yang penting yang harus diselesaikan untuk mendukung lancarnya pelaksanaan program peremajaan kebun sawit rakyat, termasuk untuk pemenuhan syarat sawit lestari Indonesia (ISPO). Dengan begitu, UE juga tidak lagi mempunyai alasan memboikot produk sawit Indonesia. “Masalah lahan ini kami akan berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) agar lahan-lahan yang tumpang tindih segera dibebaskan. Sebab, masalah legalitas lahan ini penting,” kata Alpian.

Ketua Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Mansuetus Darto juga mengatakan, pemutihan status lahan petani memang penting dilakukan. Hanya saja, perlu peraturan yang menentukan sejumlah persyaratan sebelum petani memutihkan status lahan petani. Apabila pemutihan diiakukan maka perlu ada indikator petani kelapa sawit yang dibebaskan. Pemerintah perlu membuat indikator itu sebelum melakukan legalisasi lahan dengan mengidentifikasi dari awal. “Karena banyak orang yang mengaku petani sawit, tapi lahan mereka 30-200 hektare (ha) dan di dalam kawasan hutan. Bahkan ada yang 2.000-an hektare (ha). Selain itu, dikerjakan oleh orang lain dan mereka yang memiliki itu tidak tinggal di desa atau kebun,” kata Mansuetus.

Anggota SPKS sendiri, ujar dia, harus petani dengan kepemilikan lahan di bawah 25 ha, dikerjakan sendiri, dan tinggal di perdesaan. Selain itu, tidak terafiliasi dengan asosiasi petani sawit lainnya. Saat ini, anggota SPKS terdaftar sebanyak 52 ribu orang petani dan 211 kelompok tani. “Perlu pemutihan, tapi harus sesuai indikator, yakni petani tersebut hanya mempunyai 4 ha, tinggal di perdesaan atau di sekitar kebun. Petani itu mengelola tanah tersebut di atas 15 tahun. Penghasilan utamanya adalah sawit, bukan PNS atau aparatur negara atau pengusaha, serta mereka mengerjakan sendiri dan bukan diolah oleh orang lain,” kata Mansuetus.

Sementara itu, lanjut dia, pemerintah saat ini tengah menerapkan dua pendekatan terkait petani yang ada di dalam kawasan hutan. Untuk petani yang berada dalam kawasan hutan, sekarang pemerintah ada dua pendekatan, yakni perhutanan sosial dan reforma agraria. “Ini bukan pemutihan. Kalau pemutihan perlu ada indikator petani kelapa sawit yang perlu dibebaskan,” kata Mansuetus. (eme)

Jusuf Kalla atau JK menjelaskan, industri kelapa sawit merupakan salah satu industri besar di Indonesia yang melibatkan sekitar 15 juta orang yang bekerja langsung maupun tidak langsung pada industri itu. Indonesia dan Eropa merupakan pasar yang sama-sama besar Apabila Eropa menahan produk minyak sawit Indonesia melalui aturan, pemerintah juga bisa melakukan upaya yang sama kepada produk asal Eropa. “Biasanya, kita bisa selesaikan dengan negosiasi atau lewat Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) kalau memang terpaksa. Ya kita lewati dulu prosedur yang ada. Kalau seperti tadi, oke kita tidak beli Airbus lagi, itu juga hak kita. Kalau UE memiliki hak membuat aturan, kita juga punya hak bikin aturan,” kata JK di Kantor Wapres Jakarta, Selasa (26/3).

Seperti dilansir Antara, JK mengatakan, Pemerintah Indonesia akan mengirim delegasi ke UE untuk memberikan penjelasan sebagai respons atas langkah diskriminatif terhadap sawit oleh UE. Tujuan delegasi itu memberikan tanggapan atas rancangan peraturan Komisi Eropa yaitu Delegated Regulation Supplementing Directive 2018/2001 of the EU Renewable Energy Directive II. Komisi Eropa telah memutuskan bahwa budidaya kelapa sawit mengakibatkan deforestasi berlebihan dan penggunaannya dalam bahan bakar transportasi harus dihapuskan.

Secara garis besar rancangan peraturan tersebut akan mengisolasi dan mengecualikan minyak kelapa sawit dari sektor biofuel Uni Eropa sehingga dapat menguntungkan produk minyak nabati lainnya. Saat ini, Komisi Eropa juga telah mengadopsi Delegated Regulation no C (2019) 2055 Final tentang High and Low ILUC Risk Criteria on biofuels pada 13 Maret 2019. Dokumen ini akan diserahkan kepada Dewan dan Parlemen Uni Eropa melalui tahap scrutinize document dalam waktu duabulan ke depan. Hal itu berpotensi memberikan dampak negatif bagi kepentingan produsen minyak kelapa sawit utama seperti Indonesia dan Malaysia.

Senada dengan itu, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo sangat kecewa atas sikap UE dalam mengadopsi Renewable Energy Directive II (RED II) dan aturan turunannya yang mendiskriminasi kelapa sawit sebagai minyak nabati. Tindakan tersebut tidak mencerminkan selayaknya mitra stategis yang membangun hubungan baik dan saling menguntungkan. “UE merupakan salah satu mitra strategis Indonesia. Namun sayangnya proses adopsi legislasi RED II dan aturan turunannya didasarkan pada analisis ilmiah yang cacat, mengabaikan kritik yang datang dari internal UE dan lembaga independen, serta mengabaikan concern dan data-data yang disampaikan oleh negara-negara produsen ke lapa sawit,” tegas Bambang Soesatyo atau Bamsoet, kemarin.

Bambang menilai UE secara jelas telah mengabaikan upaya pembangunan, peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan di negara produsen minyak kelapa sawit. Concern UE terhadap sawit bukan untuk pelestarian lingkungan, melainkan sebagai upaya proteksi terselubung melindungi produk minyak nabati mereka yang daya saing dan produktivitasnya jauh lebih rendah dari minyak sawit. “Kelapa sawit merupakan komoditas unggulan Indonesia karena berkontribusi pada penyerapan lebih dari 19,50 juta tenaga kerja, termasuk di dalamnya 2,60 juta smallholders yang mempekerjakan 4,30 juta individu, penghasil devisa negara US$ 21,40 miliar pada 2018, sumber energi terbarukan biodiesel serta bagian dari upaya pengentasan kemiskinan yang menjadi prioritas utama dari Sustainable Development Goals (SDGs),” papar Bamsoet.

DPR Dukung RI ke WTO

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menjelaskan, Indonesia berkomitmen tinggi terhadap pelestarian lingkungan yang berjalan seimbang dengan pembangunan sosial dan ekonomi. DPR RI juga mendukung berbagai langkah yang telah dilakukan pemerintah Indonesia dalam pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan, di antaranya melalui restorasi lahan gambut, peremajaan sawit rakyat, penundaan dan evaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit, penyelesaian penguasaan lahan dalarn kawasan hutan serta pencegahan kebakaran hutan dan lahan. “DPR RI juga mendukung pemerintah lndonesia untuk mengambil langkah-langkah tegas, termasuk mengajukan RED II dan Delegated Regulation ke WTO dan langkah lain yang diperlukan,” tandas Bamsoet.

Terkait isu sawit, DPR RI melalui Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) telah melakukan peran diplomasi dengan mengadakan serangkaian pertemuan dengan parlemen UE, sehingga bisa mencari penyelesaian yang terbaik bagi kedua belah pihak. “DPR RI juga mendesak Parlemen Eropa bisa secara komprehensif melihat dimensi keberlanjutan sebagaimana tertuang dalam Sustainable Development Goals 2030 dan tetap bijak serta adil dalam mengambil kebijakan yang akan berdampak pada hubungan baik kedua negara,” jelas Bamsoet.

Petani Sawit Desak Pemerintah Putihkan Lahan Rakyat

Investor Daily | Rabu, 27 Maret 2019

JAKARTA – Gabungan Asosiasi Petani Perkebunan Indonesia (Gapperindo) meminta pemerintah memutihkan lahan-lahan perkebunan yang masih tercatat sebagai bagian dari kawasan hutan, terutama lahan perkebunan sawit milik petani. Petani sawit rakyat telah mengolah tanah yang dimilikinya sejak lama, karena itu apabila untuk kepentingan rakyat maka sebaiknya tanah-tanah yang ditetapkan sebagai bagian dari kawasan hutan tersebut dibebaskan.

Ketua Dewan Pengawas Gapperindo Gamal Nasir mengatakan, pemutihan lahan sawit rakyat sekaligus memberikan kepastian atau legalitas atas lahan-lahan perkebunan milik petani sawit. “Kalau memang lahan petaninya bebaskan saja, putihkan, ini untuk kepastian status dan legalitas lahan petani. Pemutihan kebun petani yang katanya masuk ke kawasan hutan itu perlu dilakukan, itu usul kami, mereka kan sudah lama disitu,” kata Gamal di Jakarta, kemarin.

Senada dengan itu, Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Alpian Arahman mengatakan, masalah legalitas lahan petani hingga saat masih menjadi momok. Untuk itu, Apkasindo akan berkoordinasi dengan pemerintah. Legalitas lahan menjadi bagian yang penting yang harus diselesaikan untuk mendukung lancarnya pelaksanaan program peremajaan kebun sawit rakyat, termasuk untuk pemenuhan syarat sawit lestari Indonesia (ISPO). Dengan begitu, UE juga tidak lagi mempunyai alasan memboikot produk sawit Indonesia. “Masalah lahan ini kami akan berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) agar lahan-lahan yang tumpang tindih segera dibebaskan. Sebab, masalah legalitas lahan ini penting,” kata Alpian.

Ketua Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Mansuetus Darto juga mengatakan, pemutihan status lahan petani memang penting dilakukan. Hanya saja, perlu peraturan yang menentukan sejumlah persyaratan sebelum petani memutihkan status lahan petani. Apabila pemutihan diiakukan maka perlu ada indikator petani kelapa sawit yang dibebaskan. Pemerintah perlu membuat indikator itu sebelum melakukan legalisasi lahan dengan mengidentifikasi dari awal. “Karena banyak orang yang mengaku petani sawit, tapi lahan mereka 30-200 hektare (ha) dan di dalam kawasan hutan. Bahkan ada yang 2.000-an hektare (ha). Selain itu, dikerjakan oleh orang lain dan mereka yang memiliki itu tidak tinggal di desa atau kebun,” kata Mansuetus.

Anggota SPKS sendiri, ujar dia, harus petani dengan kepemilikan lahan di bawah 25 ha, dikerjakan sendiri, dan tinggal di perdesaan. Selain itu, tidak terafiliasi dengan asosiasi petani sawit lainnya. Saat ini, anggota SPKS terdaftar sebanyak 52 ribu orang petani dan 211 kelompok tani. “Perlu pemutihan, tapi harus sesuai indikator, yakni petani tersebut hanya mempunyai 4 ha, tinggal di perdesaan atau di sekitar kebun. Petani itu mengelola tanah tersebut di atas 15 tahun. Penghasilan utamanya adalah sawit, bukan PNS atau aparatur negara atau pengusaha, serta mereka mengerjakan sendiri dan bukan diolah oleh orang lain,” kata Mansuetus.

Sementara itu, lanjut dia, pemerintah saat ini tengah menerapkan dua pendekatan terkait petani yang ada di dalam kawasan hutan. Untuk petani yang berada dalam kawasan hutan, sekarang pemerintah ada dua pendekatan, yakni perhutanan sosial dan reforma agraria. “Ini bukan pemutihan. Kalau pemutihan perlu ada indikator petani kelapa sawit yang perlu dibebaskan,” kata Mansuetus. (eme)

Direktur Eksekutif GAPKI Dr Mukti Sardjono mengatakan, untuk pasar India sebenarnya tahun 2017 mampu mengekspor 7,6 ton, namun tahun 2018 hanya 6,7 ton. “Kalau bisa kita kembalikan seperti tahun 2017 tentunya ada peningatan 1 juta ton. Kemudian Pakistan dan Bangladesh yang merupakan negara yang konsumsi minyaknya tinggi. Potensinya untuk bisa kita lebih tingkatkan. Selanjutnya China sekarang sudah mulai menerapkan bio diesel, ini juga potensi untuk ditingkatkan,” kata Mukti Sardjono di Hotel Ibis Pontianak, Kalimantan Barat, Selasa (20/3/2019).

Mantan staf ahli Menteri Pertanian ini juga menegaskan, pemerintah juga harus bisa mencari pasar pasar baru non tradisional yang potensial seperti Timur Tengah dan Afrika.

“Namun Afrika perlu perlakuan khusus karena umumnya belum mempunyai infrastruktur kaki timbun yang besar sehingga mereka memerlukannya dalam bentuk kemasan. berarti perlu ada kebijakan tarif ekspor sawit untuk pasar tersebut. Yang jelas potensi peningkatan untuk 2019 masih ok,” ungkap Mukti Sardjono.

Sementara terkait pelarangan Uni Eropa tersebut, GAPKI juga sudah melakukan lobi-lobi dan pemerintah pun sudah melakukan pembahasan terkait masalah ini.

“Sebelum keputusan ini keluar pemerintah sendiri sudah mempunyai posisi untuk diajukan ke World Trade Organization (WTO). Dimana pemerintah dan juga Malaysia sudah sepakat untuk mengajukan keberatan kepada WTO,” timpal Mukti. 

Posisi GAPKI sendiri, kata dia, Pertama prihatin akan adanya keputusan ini apalagi kalau bicara mengenai kelapa sawit ini sebagai salah satu sumber untuk penanganan kemiskinan. 

“Kalau ini dilarang berarti mereka tidak memperhatikan rakyat, kurang memperhatikan apa yang dihadapi. Sawit selama ini sebagai sumber pengurangan kemiskinan, pertumbuhan wilayah dan disamping sebagai sumber devisa yang besar. GAPKI tentunya akan mendukung keputusan pemerintah yang sudah diambil,” paparnya.

Menurut Mukti, sekarang juga sudah dicoba penggunaan CPO langsung untuk bahan bakar pengganti pembangkit PLN. “Kalau ini terjadi sangat bagus karena pembangkit PLN terletak di remote-remote area. Jika ini diterapkan akan semakin bagus untuk menambah serapan CPO dalam negeri lebih,” tuturnya.

Mukti juga menegaskan, kemungkinan adanya peningkatkan kinerja sawit terutama untuk bio energi yang tidak hanya bio diesel tapi juga bio bensin dan bio avtur. 

Sementara Sekjen Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) Dr Bambang Aria Wisena mengatakan, pemerintah harus melawan langkah diskriminatif Uni Eropa (UE) terhadap pelarangan komoditas sawit nasional.

DMSI, kata dia, juga akan mendukung langkah pemerintah untuk menyampaikan keberatan ke WTO terkait keputusan Uni Eropa yang menyatakan budi daya kelapa sawit mengakibatkan deforestasi berlebihan dan penggunaannya dalam bahan bakar transportasi harus dihapuskan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution akan mengambil langkah tegas untuk merespons proses yang sedang berlangsung di kawasan tersebut. Menurutnya, apabila proses pembahasan telah disetujui Parlemen Uni Eropa, maka akan berdampak negatif bukan hanya untuk Indonesia, tapi juga negara penghasil kelapa sawit lainnya.

 “Kalau Parlemen Uni Eropa sudah menyetujui, maka satu Uni Eropa akan mempunyai landasan hokum untuk menjalankan langkah-langkah yang akan merugikan kelapa sawit. Bukan hanya di Indonesia, tapi juga negara-negara lain,” tutur Darmin di Jakarta kemarin.

Menurut dia, proses pem bahasan Delegated Act di Uni Eropa sangat diskriminatif terhadap komoditas CPO. Hal ini dibuktikan dengan dikategorikannya minyak kacang kedelai ke dalam komoditas berisiko rendah terhadap kerusakan hutan meski belum dilakukan penelitian yang komprehensif selanjutnya. Mantan gubernur Bank Indonesia (BI) itu menambahkan, sebelumnya pembahasan mengenai Delegated Act baru akan dilakukan Parlemen Uni Eropa dalam kurun waktu dua bulan ke depan. Namun, ada kemungkinan pembahasannya dipercepat. “

Tadinya jadwal setelah selesai di Komisi Uni Eropa, disampaikan ke Parlemen Uni Eropa rencananya paling lambatduabulan. Baru akan diambil keputusan, tapi dalam perjalanannya dia ternyata bisa lebih cepat dari itu. Dua minggu bisa juga,” ujarnya. Saat ini pemerintah terus berupaya menentang keberadaan kebijakan tersebut dalam proses dengar pendapat rapat Uni Eropa.

Apabila nantinya kebijakan ini disetujui Parlemen Uni Eropa, pemerintah akan mengambil keputusan tegas untuk membawa kasus ini ke lembaga hukum perdagangan internasional, Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO).

“Kita akan membawa ke WTO. Diuji apakah ini langkah-langkah yang fair atau hanya mau melindungi komoditasnya, proteksionisme. Dilakukan dengan berbagai macam tuduhan,” ucap Darmin. Keputusan Uni Eropa tersebut juga mendapat respons keras Pemerintah Malaysia.

Menteri Industri Utama Malaysia Teresa Kok menyatakan keputusan yang diambil Uni Eropa, Rabu (13/3) yang mengklasifikasikan minyak sawit sebagai risiko tinggi adalah salah. Dalam surat resmi nya yang disampaikan Pemerintah Malaysia melalui Menteri Teresa Kok terdapat 10 poin. Antara lain kacang kedelai yang disampaikan Uni Eropa tidak menyebabkan deforestasi adalah sebaliknya.

Kacang kedelai adalah penyumbang terbesar terhadap deforestasi. Kalau Parlemen Uni Eropa sudah menyetujui, maka satu Uni Eropa akan mempunyai landasan hukum untuk menjalankan langkah-langkah yang akan merugikan kelapa sawit.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dijelaskan Teressa, negaranegara produsen sawit konsisten meng-counter tuduhan Eropa yang menunjukkan DelegatedActberdasarkan faktorfaktor yang tidak akurat dan diskriminatif. Direktur Eksekutif Dewan Negara Produsen Minyak Sawit atau Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) Mahendra Siregar menerangkan pengecualian kebun petani kecil tidak berarti tidak ada diskriminasi terhadap minyak sawit.

Hal itu menunjukkan tidak ada pengakuan atas upaya yang sangat besar yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan sawit untuk membuat sawit berkelanjutan. Ditambah lagi, kata dia, data yang digunakan untuk memisahkan minyak sawit dari minyak nabati lainnya tetap saja menunjukkan keber pihakan dan cacat secara ilmiah. Juga, lanjut Mahendra, telah terbukti bahwa asal usul minyak sawit dapat ditelusuri hingga ke kebun petani kecil skala 2 hektare (ha).

Uni Eropa selama ini ber pendapat tidak melanggar WTO karena minyak sawit untuk biofuel masih tetap bisa diimpor secara bebas, tapi tidak akan diperhitungkan ke dalam target energi terbarukan. “Namun, karena adanya Technical Barriers to Trade (TBT) yang didasarkan pada isu lingkungan, impor oleh negara tujuan akan menurun.

Di mana, minyak sawit akan dikategorikan sebagai tidak berkelanjutan jika mengacu pada high ILUC yang sepenuh nya tidak bisa diterima,” kata Mahendra. Untuk itu, ucap Mahendra, negara-negara produsen minyak sawit harus terus menekan Uni Eropa dan diperlukan percepatan upaya-upaya sesuai SDGs, yang diterima secara global. (Sudarsono)

Karyawan PT SAL 1 yang juga guru sekolah rimba Samiaji Sapto Wibowo mengakui, saat ini masih ada ratusan anak rimba yang belum tersentuh pendidikan, khususnya yang berada dalam kawasan hutan TNBD dan wilayah kerja PT SAL 1.

Kehidupan anak rimba yang tak lepas dari hutan menjadi penyebab masih banyaknya anak rimba yang belum tersentuh pendidikan.

“Kebanyakan anak rimba masih ikut orangtuanya berladang dan berburu. Tapi kita terus berusaha memberikan pemahaman kepada orang tua mereka tentang pentingnya pendidikan untuk masa depan. Kalau mereka benar-benar serius, kita akan bantu mereka sekolah hingga ke jenjang yang lebih tinggi. Target kita semua anak rimba bisa mendapatkan pendidikan yang layak,” ujarnya.

Masih menurut Samiaji, anggapan keliru sebagian besar masyarakat luar bahwa SAD adalah orang yang semata hidup di hutan dan tidak bisa bersosialisasi juga menjadi penyebab terkendalanya program pendidikan bagi masyarakat SAD. Bahkan tak jarang anak-anak SAD yang bersekolah di sekolah rimba mendapat perlakuan tak menyenangkan ketika mereka mengikuti aktivitas belajar mengajar di sekolah formal setingkat SMP dan SMA.

“Kan anak rimba yang belajar di sekolah alam kita ikutkan juga atau sesekali kita gabung belajarnya di sekolah formal. Nah, mereka ini seperti dimusuhi, dibully, bahkan dikucilkan. Karena itulah akhirnya anak-anak rimba itu kita pindahkan atau sekolahkan di luar Jambi yang bisa menerima kehadiran mereka. Sudah ada tiga anak rimba yang kita sekolahkan di SMK di Yogyakarta. Malah ada satu yang jadi TNI,” kata dia.

Sejak pertama digagas sampai sekarang, menurut Samiaji, sudah ada 10 sekolah informal atau sekolah alam untuk anak-anak SAD yang dibangun PT SAL 1 plus satu sekolah rimba yang dibangun pihak TNBD. Guru yang mengajar pun ber jumlah 16 orang, ditambah tenaga medis plus karyawan PT SAL 1 lainnya hingga kesemuanya berjumlah 21 orang.

Selain bidang pendidikan, PT SAL 1 juga terus melakukan program pemberdayaan masyarakat lainnya sekitar perusahaan, mulai bidang lingkungan, ekonomi atau wirausaha, kesehatan hingga bidang-bidang lainnya. Tujuannya untuk memperkuat kapasitas masyarakat dalam mengolah potensi alam dan meningkatkan kesejahteraan.

“Ada juga program ternak lele, penghijauan, pembangunan infrastruktur berupa jalan dan jembatan, budi daya tanaman hutan, pengelolaan madu hutan, termasuk kegiatan keagamaan. Pokoknya banyak sekali. Bahkan hampir 100% program kemitraan PT SAL terkonsentrasi untuk SAD. Apalagi mereka berada di ring satu perusahaan,” ujar Community and Development (Comdev) Manager Area Andalas 3, PT SAL, Suharto Sudarsono. Sementara itu Kepala TNBD Chaidir mengakui, sejauh ini sinergi dengan PT SAL dan pihak lain dalam program pendidikan anak-anak SAD yangberdiam dalam kawasan berjalanbaik. Selakuotoritas dan pemegang mandat

Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Ditjen KSDE), tentu pihaknya bertanggung jawab penuh dengan segala bentuk aktivitas di dalam kawasan terutama kehidupan masyarakat SAD.

“Kita juga sudah bangun satu sekolah alam, namanya Sekolah Alam Rimbo Pintar. Anggota juga kita kerahkan untuk mendampingi aktivitas terkait program pendidikan bagi anakanak SAD. Malah ada satu anak SAD yang kita rekomendasikan ke ditjen untuk mengikuti tes masuk SMK Kehutanan. Mudah-mudahan lulus dan diterima,”cetus Chaidir.(Hendri Irawan)

Pasangkayu secara perdana mengekspor sebanyak 8.000 Matriks Ton (MT) Palm Kernel Oil (PKO) ke China, dengan nilai Rp90 miliar. PKO merupakan hasil olahan turunan dari buah Kelapa Sawit.

Pemberangkatan kapal tanker pemuat PKO ini dilepas Bupati Pasangkayu, Agus Ambo Djiwa, Jumat lalu di pelabuhan milik PT. Tanjung Sarana Lestari (TSL) di Desa Ako Kecamatan Pasangkayu. “Ekspor PKO ke China secara perdana ini terasa spesial karena bertepatan dengan usia Pasangkayu ke 16 tahun. Ini merupakan kado ulang tahun ke 16 Kabupaten Pasangkayu,” sebut Agus.

Ekspor PKO diharap memberi efek domino pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Pasangkayu terutama para petani sawit. Perusahaan pengolah sawit di Pasangkayu bisa menyerap lebih banyak buah sawit masyarakat. “Dengan adanya ekspor ke China berarti juga kita telah mempromosikan nama Pasangkayu keluar negeri. Hingga kabupaten Pasangkayu bisa dikenal luas secara Internasional,” tambahnya.

Sekretaris Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Mamuju, Arifin Tasrif menyampaikan ekspor PKO ke China ini merupakan salah satu capaian yang cukup menggembirakan dari perusahaan sawit dan Pemkab Pasangkayu. Menandakan adanya penambahan produk dari olahan turunan buah sawit selain Crude Palm Oil (CPO). Ia menyebut ekspor PKO ini mendukung keinginan Presiden Jokowi untuk menggenjot ekspor migas dan non migas dalam rangka meningkatkan devisa perekonomian nasional di tahun 2019 ini. (r3/**)

Hal ini mendapat respon positif Dari Rosihan Pribadi Kepala Dinas Pendidikan Dan kebudayaan Kotawaringin Barat yang ditemui di sela-sela acara penghargaan tersebut.

“Astra Agro sangat responsif untuk menjawab menanamkan pembangunan go green sejak dini, Saya berharap bisa menjadi contoh untuk perusahaan lainnya” Kata Rosihan.

Ia menilai bahwa tahun 2019 harus menjadi tahun gerakan pembangunan hijau berwawasan lingkungan untuk menjawab tantangan ke depan dan hal itu harus mulai ditanamkan sejak dini pada anak-anak didik kita.

Tercatat Ada 6 sekolah PT Astra Agro Lestari wilayah kotawaringin barat yang mendapat penghargaan tersebut yaitu SD Astra Agro lestari (PT GSIP), SD Harapan Sejahtera (PT GSDI),  SD Pesona Astra (PT GSPP),  SD Surya Persada (PT SINP), SMP Astra Agro Lestari (PT GSIP),  SMP Indah Makmur (PT GSDI) serta 2 sekolah PT Astra Agro Lestari di wilayah Riau.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup RI Siti Nurbaya dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Muhadjir Effendy kepada Kepala Dinas LH Kobar Bambang Djatmiko dan Kepala Dinas Dikbud Kobar M Rosihan Pribadi di Auditorium Dr. Ir. Soerdjawo, Gedung Manggala Wanabakti, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Jum’at (21/12).

Dukungan mengenai pembangunan hijau juga disampaikan oleh manager pendidikan PT Astra Agro Lestari, Joko Subagio. “Pendidikan Pembangunan hijau memang sudah menjadi DNA kami dan kami terlibat secara utuh untuk menanamkan pada anak didik kami mengenai itu”.